Makalah Majelis Umum PBB

Asep Mukhlis M Abdulmanan On 30 Mei 2014

BAB I

Sejarah dan Pengertian Majelis Umum PBB

Majelis Umum adalah majelis permusyawaratan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terdiri darisemua negara anggota PBB, yaitu 193 negara anggota. Majelis umum dipandang sebagai salah satu organ utama organisasi PBB. Hal ini dapat mengingat bahwa bangsa-bangsa bersatu itu hamil sebagai jawaban ke dunia robek oleh lisensi dan anarki dan dirusak oleh kelebihan agresif, egois negara nasional. Hampir dari awal, Perserikatan Bangsa-Bangsa diubah menjadi arena berdesak-desakan kekuasaan, dan negara-negara yang lebih rendah tidak lama dalam menggunakan badan dunia untuk kegiatan mereka sendiri sebagian besar eksklusif.

Konferensi PBB tentang organisasi internasional (UNCIO) dibuka di San Francisco pada tanggal 25 April 1945, dengan empat puluh enam negara terwakili. Empat delegasi tambahan yang mewakili Argentina, Denmark, Belorusia, dan Ukraina yang kemudian mengakui untuk berpartisipasi dalam penyusunan piagam tersebut. Lima puluh negara diwakili, ditambah Polandia, menjadi anggota asli dari PBB. Piagam PBB ditandatangani pada 26 Juni 1945, delegasi dari lima puluh satu negara. Setelah penandatanganan piagam PBB, lima puluh satu negara penanda tangan melakukan hal itu melalui proses ratifikasi konstitusi masing-masing.

Pada tanggal 8 Agustus 1945, hadir Truman meratifikasi piagam PBB dan perawakannya dari pengadilan internasional keadilan, yang dianeksasi untuk itu. S bangsa muncul menjadi pada 24 Oktober 1945, yang sejak itu telah ditetapkan sebagai hari PBB. Pada tanggal 10 Januari 1946, dengan pembukaan sidang umum pertama, PBB mulai bekerja.

Perbedaan Majelis Umum dan Majelis Fungsi

Majelis Umum:

Pusat ke organisasi PBB yang luas, menyerupai beberapa prototipe parlemen Inggris di barat menteri dalam peran pemersatu nya, fungsi perakitan umum sebagai fokus utama untuk kegiatan PBB yang paling. "Global parlemen", "kota pertemuan dunia", "matahari dari tata surya PBB"-frase ini dan menangkap lainnya digunakan untuk jumlah, atau mungkin agak tidak akurat, majelis umum secara luas kegiatan menyebar dan peran beragam. Sidang umum terdiri dari semua anggota PBB yang saat ini berada di 192. Tidak seperti Dewan Keamanan, yang membayar penghormatan kepada elitisme politik kekuatan besar, perakitan effuses etos demokratis egalitarianisme, parlemen, atau pemerintah perwakilan, dan pengambilan keputusan mayoritas.

Dalam perakitan umum ada banyak organ khusus yang meliputi komite utama, komite musiman lainnya, komite ad hoc berdiri dan badan, dan organ anak perusahaan nya.

Majelis Fungsi :

Dengan latar belakang politik dan diplomasi, majelis umum melaksanakan berbagai peran dan kegiatan beragam, beberapa ditugaskan oleh piagam dan lain-lain dianggap oleh majelis. Beberapa hal ini peran atau fungsi yang dapat disorot di bawah ini ...

1. Sidang umum menyetujui anggaran PBB

2. Membahas hal-hal dalam ruang lingkup piagam atau berkaitan dengan fungsi organ yang dibentuk oleh piagam.

3. Ini menyetujui pengangkatan hakim di pengadilan internasional keadilan di Den Haag.

4. Ini menyetujui pengangkatan sekretaris jenderal.

5. Hal ini diberdayakan untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip umum kerjasama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

6. Ini memilih sepuluh non-anggota Dewan Keamanan

7. Perakitan kontrol keuangan dari PBB

8. Ia memiliki kekuatan untuk menangguhkan atau mengusir setiap anggota negara-berdosa

9. Ia memiliki kekuatan untuk mengubah atau mengamandemen piagam organisasi.

10. Hal mengakui anggota baru untuk organisasi.

11. Ini mempertimbangkan pertanyaan yang berhubungan dengan senjata perang dan bagaimana negara-negara melarang dari menggunakan senjata mematikan.

12. Ini memilih non-anggota tetap dewan perwalian dan dewan ekonomi dan sosial.

13. Ini mengkoordinasikan dan mengawasi karya-karya dewan dari PBB seperti dewan perwalian dan lain-lain.

14. Perakitan menerima dan mempertimbangkan laporan dari semua organ-organ PBB lainnya termasuk badan-badan khusus.

15. Ini mengadopsi resolusi tentang isu-isu dunia yang mendasar terutama pada isu hak asasi manusia.

16. Penelitian perakitan dan membuat rekomendasi tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

17. Ketika hak veto yang dilemparkan oleh salah satu anggota permanen, perakitan mengambil masalah dan membuat rekomendasi. Majelis bertemu setiap tahun di bawah pimpinan yang dipilih dari negara-negara anggota. Selama periode dua minggu awal setiap sesi,semua anggota memiliki kesempatan untuk berpidato di hadapan majelis. Biasanya Sekretaris Jenderal melakukan pidato pertama, diikuti oleh pimpinan dewan. Sidang pertama diadakan pada tanggal 10 Januari 1946 di Westminster Central Hall di London dan dihadiri oleh wakil dari 51 negara. Ketika Majelis Umum mengadakan pemilihan pada masalah-masalah penting, minimal diperlukan duapertiga suara dari seluruh anggota yang hadir. Contoh masalah penting ini termasuk: rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan; pemilihan anggota untuk badan PBB; pemasukan, suspensi, danpengusiran anggota; dan hal-hal anggaran. Sedang masalah-masalah lain yang ditentukan cukupoleh suara mayoritas. Setiap negara anggota memiliki satu suara. Selain hal-hal persetujuananggaran, resolusi tidak mengikat pada anggota. Majelis dapat membuat rekomendasi mengenaisetiap masalah dalam lingkup PBB, kecuali masalah perdamaian dan keamanan yang berada dibawah pertimbangan Dewan Keamanan.Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suaradua-pertiga. Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekedar rekomendasi, sulit dibayangkansituasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilanpuluh dua persen lainnhya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut.

BAB II

Tugas dan Kekuasaan Majelis Umum PBB

Tugas dan kekuasaan Majelis Umum

Tugas dan kekuasaaan majelis umum dapat dibagi dalam 8 golongan, yaitu mengenai :

1.pelaksaan perdamaian dan keamanan internasional

2.kerja sama dilapangan perekonomian dan masyarakat internasional

3.sistem perwakilan internasional

4.keterangan-keterangan mengenai daerah-daerah yang belum mempunyai pemerintah sendiri

5.urusan keuangan

6.penerapan keanggotaan dan penerimaan anggota

7.perubahan piagam

8.hubungan dengan alat-alat perlengkapan lain

Tugas-tugas Majelis Umum lainnya

Tugas-tugas Majelis Umum adalah sebagai berikut :

1. Merundingkan segala hal yang termasuk dalam Piagam PBB.

2. Mengesahkan anggaran belanja PBB.

3. Memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan.

4. Memilih anggota Dewan Ekonomi dan Sosial. Anggota ini berjumlah 18 orang.

5. Memilih hakim untuk Mahkamah Internasional. Hakim ini berjumlah 15 orang. Pemilihan hakim dilakukan bersama dengan Dewan Keamanan.

6. Memilih Sekretaris Jenderal PBB.

Ketua Sidang Majelis Umum dipilih untuk memimpin selama sidang berlangsung dengan masa jabatan selama satu kali masa persidangan. Indonesia pernah mendapatkan kehormatan untuk menduduki jabatan Ketua Sidang Umum PBB untuk masa sidang ke-26 pada tahun 1971 yang dipercayakan kepada Adam Malik, yang pada saat itu menjabat Menteri Luar Negeri RI. Kecuali sidang umum, terdapat pula sidang-sidang yang lain, misalnya sidang pleno dan sidang istimewa.

Tugas dan Wewenang Lain Majelis Umum PBB

1. berhubungan dengan perdamaian dan keamanan internasional

2. berhubungan dengan kerjasama ekonomi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan perikemanusiaan

3. berhubungan dengan pemerintah internasional termasuk daerah yang belum memiliki pemerintah tersendiri yang bukan daerah strategis

4. berhubungan dengan keuangan

5. penetapan keanggotaan

6. mengadakan perubahan piagam

7. memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, atau Dewan Perwalian Hakim Mahkamah Internasional

BAB II

Keanggotaan Majelis Umum PBB

Keanggotaan

Majelis Umum PBB beranggotakan semua negara anggota PBB. Setiap negara anggota mempunyai wakil maksimal 5 orang dalam majelis ini, tetapi mereka hanya memiliki satu suara saja, karena setiap negara hanya memiliki hak 1 suara. Suara itu dapat menyetujui atau menolak suatu usul atau abstain.

Sidang Umum diselenggarakan sedikitnya sekali dalam setahun, yaitu pada bulan September sampai awal Desember. Di samping itu, atas permintaan Dewan Keamanan atau sebagian besar negara anggota PBB dapat diadakan sidang-sidang istimewa.

Anggotanya meliputi semua anggota dan tidak mempertimbangkan besar kecilnya negara anggota dan setiap negara anggota berhak mengirimkan paling banyak lima anggota utusan untuk hadir dalam Majelis Umum.

Macam keanggotaan

Original members

Adalah anggota asli yaitu anggota yang turut serta dalam konferansi San Francisco atau negara yang ikut meratifikasi piagam PBB sd 24 Okt 1945

Non Original members

Adalah negara tidak asli maksudnya negara yang menjadi anggota kemudian sesudah tgl 24 Okt 1945

BAB III

Persidangan, Pemungutan Suara, dan Komite Majelis Umum PBB

Persidangan

Majelis umum mengadakan sidang sekali setahun (pasal 20). Majelis umum juga dapat mengadakan sidang khusus atau istimewa jika diadakan atas undangan sekretaris jendral PBB jika:

Diminta oleh dewan keamanan
Diminta oleh mayoritas anggota

ada juga sidang khusus istimewa yaitu sidang khusus yang dilakukan dalam jangka 24 jam setelah diterimsnya usul oleh dewan keamanan dan biasanya dilakukan atas veto yang dijatuhkan oleh salah satu dari lima anggota tetap dewan keamanan, dan dilakukan jika sekurangnya disetujui 9 dari 15 anggota dewan keamanan.

Pemungutan suara

} Dalam hal pemungutan suara, piagam menyebutkan bahwa setiap anggota mempunyai satu suara dan juga membuktikan tidak ada perbedaan antara negara besar maupun negara kecil

} Cara pemungutan suara di majelis umum disebutkan bahwa mengenai hal-hal penting harus diambil dengan persetujuan 2/3 suara dari anggota yang hadir

Komite dalam Majelis Umum

Untuk kelancaran tugas-tugasnya, Majelis Umum PBB mempunyai 7 komite, yaitu :

1. Komite Politik dan Keamanan

2. Komite khusus Politik yang bertugas membantu Komite apolitik dan Keamanan

3. Komite ekonomi dan Keuangan

4. Komite Sosial, Perikemanusiaan dan Kebudayaan

5. Komite Perwalian dan wilayah-wilayah yang tidak memiliki kedaulatan

6. Komite Administrasi dan Anggaran

7. Komite Urusan Hukum

Dalam melaksanakan tugasnya majelis umum membentuk berbagai badan, seperti; komite; komisi; konperensi dan agency. Badan-badan tersebut di antaranya:

1. Komite prosedur;

2. Pengadilan administratif

3. Komisi perlucutan senjata (dengan dewan keamanan)

4. Badan tenaga atom internasional (dengan mendengar pendapat dewan keamanan dan dewan ekonomi sosial).

5. Pasukan PBB

6. Badan penampung pengungsi di palestina

7. Konperensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan.

8. Dana anak-anak PBB/UNICEF (dengn dewan ekonomi dan sosial)

9. Kantor komisaris tinggi PBB untuk pengungsi-pengungsi

10. Usaha patungan PBB dan FAO untuk urusan pangan sedunia

11. Program pembangunan PBB;

12. Organisasi pembangunan industri PBB;

13. Lembaga PBB untuk latihan dan penelitian;

14. Program lingkungan PBB;

15. Universitas PBB

16. Tujuh komite (panitia) utama, yaitu;

• Panitia pertama: tugasnya di bidang politik dan keamanan termasuk soal-soal pengaturan persenjataan.

• Panitia kedua: tugasnya khusus untuk politik.

• Panitia ketiga: tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan.

• Panitia keempat: tugasnya di bidang sosial, kemanusiaan dan kebudayaan.

• Panitia kelima: tugasnya di bidang dekolonisasi (daerah-daerah yang tidak berpemerintahan sendiri)

• Panitia keenam: tugasnya di bidang administrasi dan anggaran.

• Panitia ketujuh: tugasnya di bidang hukum

Majelis Utama juga dibantu badan-badan dan program khusus seperti:

• Dewan Hak Asasi Manusia

• UNRWA: Badan Bantuan dan kerja untuk pengungsi Palestina di Timur Tengah

• UNICEF: Badan Bantuan untuk anak-anak

BAB IV

Resolusi Majelis Umum PBB

Pengertian Resolusi

Seiring perkembangan kedinamisan hukum internasional melahirkan suatu tatanan sumber hukum baru yaitu resolusi atau keputusan suatu organisasi internasional yang menurut kebiasaan internasional diakui oleh negara-negara di dunia saat ini. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif suatu organisasi internasional. Menurut Black’s Law Dictionary, Keputusan (decision): “a determination arrived at after consideration of facts, and in legal context law”. Disebutkan bahwa keputusan itu adalah suatu ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan fakta-fakta, dan dalam konteks hukum. Resolusi adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tatacara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu paragraph yang bersifat mukadimah (preambule paragraph), dan paragraf yang bersifat operasional (operative paragraph ).

Istilah “resolusi” sebagaimana yang digunakan oleh PBB memiliki arti yang luas, yakni tidak hanya mencakup akan suatu rekomendasi melainkan juga keputusan.

Hal ini berarti bahwa suatu resolusi merupakan suatu bentuk pertnyataan yang resmi mengenai suatu pendapat atau kehendak dari suatu badan yang resmi atau suatu majelis yang bersifat umum serta disahkan melalui pemungutan suara serta dinyatakan

bahwa suatu resolusi intu merupakan sebagai suatu bentuk penyelesaian secara

legislatif. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations General Assembly resolution adalah sebuah keputusan resmi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi ke dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Walaupun semua badan PBB dapat mengeluarkan resolusi, dalam praktiknya resolusi paling sering yang dikeluarkan adalah resolusi oleh Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Resolusi Majelis Umum resolusi biasanya memerlukan suatu mayoritas sederhana (50% dari semua suara ditambah satu) untuk lolos. Namun, jika Majelis Umum menentukan bahwa masalah adalah sebuah "pertanyaan penting" dengan suara mayoritas sederhana, maka dua pertiga mayoritas diperlukan; "pertanyaan penting" adalah mereka yang menangani secara signifikan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pengakuan atas anggota baru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, penangguhan hak-hak dan hak keanggotaan, pengusiran anggota, pengoperasian sistem perwalian, atau pertanyaan anggaran .

Meskipun Relolusi Majelis Umum umumnya tidak mengikat terhadap negara-negara anggota, resolusi internal dapat mengikat pengoperasian itu sendiri, misalnya terhadap masalah-masalah anggaran dan prosedur.

Kekuatan Mengikat Resolusi Majelis Umum PBB

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan melalui prosedur-prosedur yang telah dinyatakan tegas dalam Piagam PBB. Terhadap keseluruhan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB atau dalam hal ini disebut resolusi, haruslah diuji sifat, ruang lingkup serta efek hukumnya. Resolusi-resolusi dalam hal-halyang berhubungan dengan lingkungan internal organisasi atau dikategorikan bersifat non-rekomendatory memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali resolusi tersebut dinyatakan secara eksplisit dikategorikan sebagai rekomendasi. Yang termasuk ke dalam ruang lingkup resolusi Majelis Umum PBB yakni resolusiyang berkaitan dengan agenda Majelis Umum, pelaksanaan fungsi-fungsi konstituante, elektif, dan fungsifinansial dan aministasi serta halyang berkaitan dengan pengakuan anggota baru,penunjukan Sekretaris Jenderal, pemilihan berbagai dewan PBB serta ketuaMajelis dan wakilnya maupun hakim-hakim Mahkamah Internasional. Dengan demikian Resolusi Majelis Umum untuk memilih negara-negara tertentu sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan juga mengikat anggota-anggotayang bersuara tidak setuju. Anggota-anggotayang tidak setuju tersebutdapat melakukan pemboikotan kerja atau menarik diri dari struktur keanggotaan organisasi. Hal ini pernah terjadi ketikaIndonesia melakukan penarikan diri dari keanggotaan PBB karena tidak setuju dengan pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada tahun 1960. Penolakan terhadap pembayaran anggaran belanja organisasi baik seluruhnya maupun sebagian akan dikenakan sanksi akankehilangan hak suara dalam pemungutan suara.Tidak ada pertolongan hukum ataupun uapaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap anggota yang menentang keputusan-keputusan Majelis Umum tersebut. Dengan demikian nyatalah kekuatan hukum mengikat suatau resolusiMajelisUmum PBB dengan memberikan suatu sanksiyang tegas sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB. Resolusi-resolusi Majelis Umum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat eksternal pada pokoknya adalah dalam bentuk rekomendasi-

rekomendasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Piagam. Dalamhal inirekomendasi Majelis Umum diartikan sebagai nasihatyang ditujukan oleh organisasi kepada pelaku atau sejumlah pelaku tertentu dalam dunia politik yang memintanya melaksanakan atau menahan diri dari pelaksanaan tindakan atauserangkaian tindakan tertentu tanpa tidak menyatakan secara tidak langsung bahwa negara atau pelaku yang dituju dalam resolusi tersebut mempunyai suatu kewajiban hukum untuk dilaksanakan. Bentuk dari komunikasi politikinternasional ini adalah berbentuk kerjasama sukarela dari para negara yang dapatdiikat atau bertindak maupun menahan diri daritindakan tanpa persetujuan sesuaidengan prinsip kedaulatan.

Isi daripada rekomendasi ini dapat berbentuk prosedural ataupun subtantifbahkan dapat berbentuk kedua-duanya. Berbentuk procedural jika memintaperanan mediator dariMajelis Umum dan berbentuk subtantif jika rekomendasiini meminta pelayanan perdamaian dari Majelis Umum. Rekomendasi inimerupakan suatu nasihat atau pendapat dari konsesnsus diplomatik, baik berasaldari dua pertiga suara anggotayang hadir maupun berasal dari suara bulat dariseluruh anggota PBB. Efek dari rekomendasi ini lebih cenderung bersifat morilbagi pelakunya.

BAB V

Presiden Majelis Umum PBB

Presiden Majelis Umum PBB adalah sebuah posisi yang dipilih oleh perwakilan Majelis Umum PBB (UNGA) setiap tahun. Periode jabatan ini adalah satu tahun.

Presiden akan digilir setiap tahun di antara kelima regional, Africa, Asia, EGG (Eropa Timur), GRULAC (Amerika Latin dan Karibia), serta WEOG (Eropa Barat dan lainnya).

Beberapa negara belum pernah memegang posisi kepresidenan, yakni negara-negara superpower seperti Cina, Perancis, Jepang, Rusia, Britania Raya, dan Amerika.

Secara khusus, adalah kebiasaan bahwa negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak akan dipilih sebagai Presiden Majelis Umum PBB.

Sampai saat ini, satu-satunya negara yang pernah dua kali terpilih sebagai Presiden Majelis Umum PBB adalah Argentina.

Kriteria Presiden Majelis Umum PBB :

· Kemerdekaan berpolitik;

· Pengalaman kepemimpinan Multilateral

· Memahami dengan mendalam Piagam PBB.

Daftar Presiden Majelis Umum PBB

Tahun Terpilih	Nama Presiden	Negara anggota PBB	Regional
1946	Paul-Henri Spaak	Belgia	WES
1947	Oswaldo Aranha	Brazil	LAS
1948	José Arce	Argentina	LAS
1948	Herbert Vere Evatt	Australia	COS
1949	Carlos P. Romulo	Philippines	EAS
1950	Nasrollah Entezam	Iran	EAS
1951	Luis Padilla Nervo	Mexico	LAS
1952	Lester B. Pearson	Canada	COS
1953	Vijaya Lakshmi Pandit	India	COS
1954	Eelco N. van Kleffens	Belanda	WES
1955	José Maza	Chili	LAS
1956	Rudecindo Ortega	Chili	LAS
1956	Wan Waithayakon	Thailand	EAS
1957	Leslie Munro	Selandia Baru	COS
1958	Charles Habib Malik	Lebanon	MES
1959	Víctor Andrés Belaúnde	Peru	LAS
1960	Frederick Henry Boland	Republik Irlandia	WES
1961	Mongi Slim	Tunisia	MES
1962	Muhammad Zafarullah Khan	Pakistan	COS
1963	Carlos Sosa Rodriguez	Venezuela	LAS
1964	Alex Quaison-Sackey	Ghana	COS
1965	Amintore Fanfani	Italia	WES
1966	Abdul Rahman Pazhwak	Afghanistan	Asia
1967	Corneliu Mănescu	Romania	EEG
1968	Emilio Arenales Catalan	Guatemala	GRULAC
1969	Angie Elisabeth Brooks	Liberia	Africa
1970	Edvard Hambro	Norwegia	WEOG
1971	Adam Malik	Indonesia	Asia
1972	Stanisław Trepczyński	Polandia	EEG
1973	Leopoldo Benites	Ekuador	GRULAC
1974	Abdelaziz Bouteflika	Aljazair	Africa
1975	Gaston Thorn	Luksemburg	WEOG
1976	Hamilton Shirley Amerasinghe	Sri Lanka	Asia
1977	Lazar Mojsov	Yugoslavia	EEG
1978	Indalecio Liévano	Kolombia	GRULAC
1979	Salim A. Salim	UnitedRepublic of Tanzania	Africa
1980	Rüdiger von Wechmar	FederalRepublicof Germany	WEOG
1981	Ismat T. Kittani	Iraq	Asia
1982	Imre Hollai	Hongaria	EEG
1983	Jorge E. Illueca	Panama	GRULAC
1984	Paul J. F. Lusaka	Zambia	Africa
1985	Jaime de Piniés	Spanyol	WEOG
1986	Humayun Rashid Choudhury	Bangladesh	Asia
1987	Peter Florin	German	EEG
1988	Dante Maria Caputo	Argentina	GRULAC
1989	Joseph Nanven Garba	Nigeria	Africa
1990	Guido de Marco	Malta	WEOG
1991	Samir S. Shihabi	Arab Saudi	Asia
1992	Stoyan Ganev	Bulgaria	EEG
1993	Samuel Insanally	Guyana	GRULAC
1994	Amara Essy	Pantai Gading	Africa
1995	Diogo Freitas do Amaral	Portugal	WEOG
1996	Razali Ismail	Malaysia	Asia
1997	Hennadiy Udovenko	Ukraina	EEG
1998	Didier Opertti Badan	Uruguay	GRULAC
1999	Theo-Ben Gurirab	Namibia	Africa
2000	Harri Holkeri	Finlandia	WEOG
2001	Han Seung-soo	Republic of Korea	Asia
2002	Jan Kavan	Republik Ceko	EEG
2003	Julian Hunte	Saint Lucia	GRULAC
2004	Jean Ping	Gabon	Africa
2005	Jan Eliasson	Swedia	WEOG
2006	Haya Rashed Al-Khalifa	Bahrain	Asia
2007	Srgjan Kerim	Makedonia	EEG
2008	Miguel d'Escoto Brockmann	Nikaragua	GRULAC
2009	Ali Abdussalam Treki	Libya	Africa
2010	Joseph Deiss	Swiss	WEOG
2011	Nassir Al-Nasser ^[4]	Qatar	Asia
2012	Vuk Jeremić	Serbia	EEG